Selasa, 20 September 2011

Apa kata Penggiat Koperasi???


Deny Sulistyo Wardani: Kembalikan Koperasi Pada Jiwa Kekeluargaan

Ibu setengah baya, kalem, rapi, begitulah ibu yang menjabat  ketua 2 KWSU (Koperasi Wanita Serba Usaha) BhaktiAsta MakmurMalang saat ditemui tim Newsletter Simpul demokrasi sore hari (18/6/2011) di Kantor KPU Batu setelah Rapat KBD (komunitas Batu untuk Demokrasi). Dengan terkaget-kaget ibu yang bernama lengkap “Deny Sulistyo Wardani” ini mendengar maksud tim newsletter untuk mewawancarai beliau sekedar meminta pendapat tentang koperasi.
Ibu yang akrab dipanggil deny ini ikut berkiprah di dunia ekonomi kerakyatan ini sekitar tahun 2005.”Saya dikoperasi ini di KWSU maksudnya sejak tahun 2005, saya awali dari anggota, kemudian menjadi penanggung jawab kelompok, selanjutnya menjadi PPL (Petugas Pembina Lapangan), saya pernah jadi coordinator salah satu jenis usaha KWSU Bhakti Asta Makmur yaitu di bina usaha, terakhir ini menjadi ketua dua, kebetulan sampai sekarang” ucap Deny.
Wanita berdarah kelahiran Jember ini memulai cerita awal pertama kali ikut berkiprah di koperasi dengan alasan ingin berorganisasi dan memilih KWSU Bhakti Asta Makmur Malang, karena koperasi ini menjalankan usahanya dengan sitem tanggung renteng yang pada asasnya untung bersama, rugi bersama diantara anggotanya. “Asas Kekeluargaan koperasi tidak akan berjalan jika tidak dilakukan dengan system tanggung renteng, nah saya tertariknya disitu” aku deny saat ditanya motivasi ikut berkoperasi.
“Kalau sekarang melihat perekonomian yang berkembang di Indonesia usaha yang tumbuh subur dikalangan ya ada kata masyarakat kalau kita lihat realita disekitar kita adalah usaha ritel , toko-toko yang dibelakang ada kata “mart”, kan makin marak sekarang bahkan sampai kepelosok-pelosok desa. Nah itu artinya pmeilik modal berkuasa di perekonomian masyarakat, kapitalisme tumbuh subur saat ini di Indonesia” papar Deny kekhawatiran tentang posisi koperasi yang semakin tersingkir di Indonesia.
Keyakinannya makin kuat untuk konsisten di dunia koperasi, karena koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Selain itu, Koperasi bisa menjadi “Contra Failing” (kekuatan pengimbang) terhadap keberadaan kapitalisme yang semakin menjamur di Indonesia.
Selain di KWSU Bhakti Asta Makmur makmur, ibu yang bertempat tinggal di jalan Sulfat Agung IX/43 Malang ini, juga aktif di Yayasan kebudayaan paying, BKWK (Badan Komunikasi Wanita Koperasi), dansebagai pendamping Koperasi Pertanian Guyub Rukun Batu.
Deny berpendapat bahwa perkembangan koperasi di Jawa Timur peningkatannya cukup bagus, karena dengan adanya dukungan dari pemerintahan daerah Jawa Timur yakni program gubernur untuk membumikan koperasi di seluruh Jawa Timur. Akibat perkembangan Koperasi begitu pesat, Deny menjuluki sebagai kota koperasi. Akan tetapi, koperasi secara nasional belum menampakkan perkembangan.
“Secara Legalitas Koperasi mempunyai tempat sebagai bentuk system ekonomi yang seharusnya diterapkan di masyarakat Indonesia, sayangnya keberpihakan pemerintah masih cenderung kepada pemodal, jadi koperasi dengan modal yang kecil kurang mendapat perhatian pemerintah”, jelas Deny
Deny memaparkan, selain kurangnya perhatian pemerintah, pergeseran konsep pelaksanaan ekonomi nasional yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan adanya kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Dampaknya koperasi yang berkembang adalah koperasi simpan pinjam, sementara koperasi perdagangan, pertanian maupun peternakan tidak berjalan. Sejak saat itu koperasi tidak lagi didasarkan pada bidang usahanya. Sehingga berdirilah koperasi pegawai negeri, koperasi dosen, koperasi penyandang cacat. Akibatnya dari pergeseran konsep kenggotaan tersebut, terjadilah diskriminasi. Masyarakat tidak lagi disatukan tapi dikotak-kotakkan dan keanggotaannya tidak lagi terbuka dan sukarela.
Istri dari Demsi Denial ini, menerangkan dengan kondisi Koperasi yang seperti itu harusnya koperasi tidak lagi menunggu uluran pemerintah, koperasi harus lebih mandiri dengan komitmen tinggi menjalankan usaha yang lebih kreatif untuk menjalankan roda keuangan, membuat produk-produk tidak hanya dalam bentuk pinjaman anggota lebih-lebih ke masyarakat. KWSU Bhakti Asta Makmur misalnya, selain unit simpan pinjam, ada juga bina usaha. Salah satu produk bina usaha adalah peminjaman rombong kepada masyarakat dengan tujuan memacu masyarakat untuk berusaha meningkatkan pendapatan ekonominya. Peminjaman rombong ini tidak hanya kepada anggota, akan tetapi diperbolehkan untuk masyarakat.
Ibu dengan dua anak ini, berharap untuk koperasi kedepan harusnya koperasi kembali pada jiwanya yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi harus tumbuh sesuai dengan jati diri koperasi dalam hal pengelolaannya. Koperasi harus didasarkan pada kepentingan usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan. Jadi, kekuatan suara dalam memajukan koperasi diutamakan. Karena berdasarkan kekelurgaan, koperasi ini harus dilaksanakan dnegan system tanggung renteng, pengurus, anggota, sama-sama untung.


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 13 September 2011

nura n her world:
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI MADURA SEBAGAI MODEL BUDAYA HUKUM PERKAWINAN
Oleh: NURAINI


            Masih segar dalam ingatan, beberapa waktu lalu di media sempat digemparkan dengan pernikahan seseorang yang dikenal dengan nama Syech Pudji dengan gadis yang masih berusia 12 tahun. Kontroversi terjadi terkait permasalahan tersebut. Permasalahan terletak pada usia si gadis yang masih di bawah umur. Dalam Undang-undang pernikahan hanya boleh dilakukan oleh orang yang berusia dewasa. Menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang gadis hanya boleh menikah minimal berusia 16 tahun dan dengan disertai izin dari orang tua.
            Jika pernikahan di bawah umur menjadi paham yang sealiran dengan syech pudji, maka banyak pengikut aliran ini  di daerah Jawa Timur. Pernikahan dengan istri dibawah umur yang mungkin paling spetakuler adalah yang dilakukan oleh KH Masyhurat (yang tinggal di Dusun Tarebung, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng Sumenep) dinikahinya saat usia mereka antara 10 tahun hingga belum genap 17 tahun. Tentang masih adanya pernikahan usia dini di sebagian wilayah Madura, pengasuh Ponpes Nasyrul Ulum, Bagandan, Kota Pamekasan, Madura.
Apalagi di Pulau Garam, Madura pasti pengikut aliran ini lebih banyak lagi. Menurut Kepala Seksi remaja Badan Koordinasi keluarga Berencan Nasional Propinsi Jawa Timur, (Kompas: 2008) bahwa perkawinan usia dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60 % dan merata di empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Akan menjadi permasalahan apabila budaya pernikahan dini di Madura jika dibenturkan dengan hukum positif Indonesia. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1.      Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini?
2.      Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini tersebut di masyarakat jika dibenturkan dengan hukum positif?


1.     Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan dini di Madura.
Menurut KH Hamid Mannan pelaku pernikahan dini Madura yang dikutip dari kompas 2008, menyatakan bahwa pernikahan dini madura didorong oleh dua faktor, yakni budaya dan ekonomi. Budaya yang masih hidup di Pamekasan, orangtua (khususnya ibu kandung) akan merasa malu pada tetangga jika melihat anaknya belum dilamar atau menikah ketika usianya sudah memasuki 13 tahun. Mereka khawatir anak gadisnya dipergunjingkan sebagai telat kawin atau tidak laku. Kondisinya menjadi serba sulit jika anak perempuan itu tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena kesulitan ekonomi, dan kemudian menganggur di rumah. “Di desa, perempuan yang sudah lulus SD sudah tak dianggap anak-anak lagi. Kalau sudah demikian, tak hanya ibu, bapak pun gundah, seakan aib bagi mereka jika anaknya belum ada yang melamar.
Selain itu, masyarakat Madura yang kental dengan kereligian, dunia pondok pesantren dan kebiasaan “sendika dawuh” pada kiai nya. Budaya pernikahan dini di Madura sebagai bentuk manifestasi dari ajaran yang mereka anut. Dalam Hukum Islam tidak ada batasan usia pernikahan. Pernikahan dilakukan hanya apabila subyeknya sudah mencapai aqil baligh. Usia baligh diukur dari kondisi biologis. Usia baligh seorang wanita ketika dia sudah mengalami menstruasi yaitu minimal berusia 9 tahun. Sedangkan laki-laki ketika sudah mengalami mimpi basah yaitu minimal umur 15 tahun. Pernikahan dini juga dijadikan alasan sebagai pencegahan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Ketaatan terhadap ajaran agamanya menjadi alasan sebagai dasar melakukan pernikahan dini.
Faktor ekonomi yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini di Madura, dinyatakan bahwa anggota keluarga yang sudah menikah dapat membantu perkembangan ekonomi keluarga dan juga mengurangi beban keluarga (bagi keluarga perempuan).        Kondisi ekonomi masyarakat Madura yang tergolong rendah memicu pernikahan dini dilakukan sebagai solusinya.
2.     Pelaksanaan Pernikahan Dini di Masyarakat jika Dibenturkan dengan Hukum Positif.
Pernikahan diatur dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan diperbolehkan bagi pasangan pria dan wanita yang telah memenuhi batasan usia perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (sesuai UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1). Ketentuan tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan ( atau – juga ditulis pernikahan-) yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai 19 tahun atau wanita yang belum mencapai 16 tahun sebagai pernikahan dibawah umur, yang harus memilikikonsekuensihukum.
Pernikahan dibawah umur oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan pada hakekatnya suatu pernikahan yang dikerjakan oleh seseorang pada usia anak-anak. UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002). Pernikahan di bawah umur dalam kaca mata perlindungan anak, pada akhirnya merupakan tindakan pemangkasan kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2 UU No 23 Tahun 2002). Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26 ayat 1 point c UU No. 23 tahun 2002), dan menjadi kewajiban keluarga manakala orang tua tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya atas suatu alasan (pasal 26 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002) agar terlindungi dan terjaga hak-hak sebagai anak. Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.
Pelaksanaan pernikaahan dini di masyarakat Madura dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun secara undang-undang usia dapat menjadi alasan batal demi hukum suatu pernikahan. Biasanya masyarakat melakukan “pendewasaan sebelum waktunya” maksudnya pernyataan bahwa orang yang akan dinikahkan sudah cukup umur. Hal ini dilkukan dengan melakukan kerjasama dengan apartus desa dengan memalsukan data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan begitu pernikahan dapat dilaksanakan
Selain itu juga bisa dilakukan dengan menikah siri selama usia masih di bawah umur. Dan ketika sudah memasuki usia dewasa maka dilakukan pencatatan denga akta nikah.
Demikianlah pelaksanaan pernikahan dini di Madura yang sebenarnya berbenturan dengan hukum positif Indonesia. Akan tetapi tetap dilaksanakan dan terus berkembang yang dilatar belakangi budaya dan kondisi ekonomi masyarakat.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)